Boikot Inul Daratista

Seharian #BoikotInulDaratista menjadi trending topic di Twitter. Secara berulang para netizen men-tweet atau me-retweet tagarBoikotInulDaratista sehingga #BoikotInulDaratista menjadi trending topic. Mengapa gerakan boikot Inul Daratista menjadi trend di Twetter, bahkan juga trend di facebook dan whattaps? Semata-mata reaksi spontan atas tulisan pemilik joget ngebor di Instagram yang isinya menghina ulama.

Ketidakhadiran Inul sebagai juri DA4 di Indosiar pada minggu malam (26/3), mungkin dampak dari kecerobohan Inul memposting tulisan yang menyinggung banyak umat Islam itu. Bisa saja nasib Inul serupa komedian Uus yang melakukan tindakan yang hampir sama, pada akhirnya diberhentikan dari program TV yang dibawakannya.

Banyak netizen mengecam tulisan "kasar" Inul tersebut, sehingga para netizen mengungkit-ungkit sejarah Inul di dunia hiburan yang sempat ditolak banyak pihak karena goyang seronoknya, Banyak juga yang menasehati Inul agar berhati-hati menulis sesuatu. 

20 Tahun jadi Guru

Bulan Maret tahun 2017 ini genap 20 tahun saya diangkat menjadi guru pegawai negeri. Sebuah profesi yang kini banyak diburu kaum muda, karena secara finansial dianggap cukup menjanjikan bagi skema penghidupan yang layak untuk membiayai kehidupan keluarga. Sertifikasi telah mengubah pandangan banyak lulusan SMA tentang profesi guru. Guru yang dulu dipandang sebagai profesi marjinal dan tidak menjanjikan masa depan mulai dianggap profesi "gagah" dan dapat mengangkat nilai diri.

Menjadi guru, selama 20 tahun, saat teman yang lain sudah banyak yang beralih menjadi pengawas, kepala sekolah, atau pindah ke jabatan struktural, sering menggoda batin saya untuk mencoba tantangan lain di luar guru. Sebenarnya, saya masih "enjoy" menjalani takdir menjadi guru ini, namun sebagai manusia biasa, rentang dua puluh tahun itu kadang memunculkan pola aktivitas yang flat. 

Ketika intropeksi terhadap kompetensi diri, kadang muncul rasa tidak percaya diri menjadi "sesuatu" di luar guru. Melihat tugas berat kepala sekolah, muncul rasa takut tidak mampu bila benar-benar ditakdirkan jadi kepala sekolah. Juga jadi pengawas, atau di posisi lain, sama saja sering membuat tidak percaya diri.

Biarlah, untuk saat ini saya akan menjalani takdir untuk membagi ilmu di ruang-ruang kelas, dan berharap menumbuhkan anak-anak cerdas yang berkarakter baik. Jika Allah SWT, hanya memilihkan "guru" sebagai ladang ibadahku hingga pensiun, saya berusaha untuk tidak menyesalinya. Dengan bangga saya tuliskan di dada " saya guru".

Mega Korupsi E-KTP

Terungkapnya praktik suap untuk memuluskan proyek E-KTP membuat dongkol dihati ini membuncah pada level tertinggi. Bayangkan, rakyat masih banyak yang melarat dengan tanpa dosa bertopeng muka manis beberapa orang tega terlibat persekongkolan korupsi massal. Dengan tujuan memuluskan proyek E-KTP senilai 5,9 triliun, uang suap yang disisihkan dari "mark up" anggaran proyek tersebut ditaburkan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa orang yang disebut menerima uang suap (fee), langsung membantah telah menerima uang. Bila nanti, di pengadilan orang-orang yang membantah telah menerima "uang haram" proyek E-KTP terbukti secara meyakinkan duh betapa malunya mereka. Tapi, jangan-jangan mereka tidak punya malu. Mari kita tunggu bersama-sama, siapa yang benar. Mudah-mudahan kasus ini tidak "gembos" karena ada intervensi pihak-pihak tertentu. Ayo kita kawal bersama !!

Berikut rincian "fee" yang mengalir terkait kasus korupsi e-KTP yang dikutip dari :

 hhtp://nasional.kompas.com
 
Terdakwa:
- Irman: Rp 10,9 miliar dengan rincian Rp 2,371 miliar, 877.700 dollar AS, 6.000 dollar Singapura.  
- Sugiharto: Rp 33,6 miliar dalam bentuk 3,473 juta dollar AS 

Kemendagri: 
- Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri): Rp 43,7 miliar dengan rincian 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta
- Diah Anggraini (Sekjen Kemendagri): Rp 26,2 miliar dengan rincian 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta
- Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP): Rp 5,9 miliar dengan rincian 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta
- Husni Fahmi: Rp 5,9 miliar dengan rincian 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta

Partai Demokrat:
- Anas Urbaningrum: Rp 53,35 miliar dalam bentuk 5,5 juta dollar AS
- Marzuki Alie (Ketua DPR) Rp 20 miliar
- Mirwan Amir: Rp 11,6 miliar dalam bentuk 1,2 juta dollar AS
- Ignatius Mulyono: Rp 2,5 miliar dalam bentuk 258.000 dollar AS
- Taufiq Effendi: Rp 999 juta dalam bentuk 103.000 dollar AS
- M Jafar Hafsah: Rp 970 juta dalam bentuk 100.000 dollar AS
- Khatibul Umam Wiranu: Rp 3,8 miliar dalam bentuk 400.000 dollar AS

Partai Golkar:
- Melcias Marchus Mekeng: Rp 13,5 miliar dalam bentuk 1,4 juta dollar AS
- Chaeruman Harahap: Rp 31 miliar dengan rincian 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar
- Agun Gunanjar Sudarsa: Rp 10,1 miliar dalam bentuk 1,047 juta dollar AS
- Mustokoweni: Rp 3,9 miliar dalam bentuk 408.000 dollar AS
- Markus Nari: Rp 4,12 miliar dengan rincian Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS
- Ade Komarudin: Rp 970 juta dalam bentuk 100.000 doar AS

PDI-P:
- Olly Dondokambey: Rp 11,6 miliar dalam bentuk 1,2 juta dollar AS
- Arif Wibowo: Rp 1 miliar dalam bentuk 108.000 dollar AS
- Ganjar Pranowo: Rp 5,04 miliar dalam bentuk 520.000 dollar AS
- Yasonna Laoly: Rp 814 juta dalam bentuk 84.000 dollar AS

PKS:
- Tamsil Linrung: Rp 6,7 miliar dalam bentuk 700.000 dollar AS
- Jazuli Juwaini: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

PAN:
Teguh Juwarno: Rp 1,6 miliar dalam bentuk 167.000 dollar AS

Hanura:
- Miryam S Haryani: Rp 223 juta dalam bentuk 23.000 dollar AS
- Djamal Aziz: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS 

Partai Gerindra: 
Rindoko: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS 

PPP: 
NU’man Abdul Hakim: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS 

PKB:
Abdul Malik Haramain: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

Lain-lain: 
Sebanyak 37 anggota Komisi II: 556.000 dollar AS atau setara Rp 5,3 miliar. Masing-masing berkisar 13.000 hingga 18.000 dollar AS.